Berdasarkan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019, Desa Jojogan telah menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan melalui proses musyawarah yang di lakukan dari Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (MUSDES RKP 2020) kemudian Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2020 (MUSRENBANGDES 2020), segala tahapan perencanaan telah dilalui hingga terbentuk dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Pagu Anggaran di Tahun 2020 ini untuk pendapatan desa meningkat 2,5% dari pagu anggaran tahun lalu, sebesar Rp. 2.729.741.699,- ( Dua milyard tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilah puluh sembilan rupiah ) dengan anggaran yang cukup besar yang dibebankan ke desa demi terwujudnya visi dan misi bangsa, semoga dengan anggaran ini dapat mewujudkan apa yang menjadi keutamaan kita bersama.

Untuk menjadi keterbukaan informasi yang dapat di konsumsi oleh seluruh masyarakat serta menjadi bukti keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan roda kepemerintahan berikut kami tampilkan beberapa informasi berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 :

Dinamika Pendapatan Desa Per Tahun

NoTahun AnggaranAnggaranProsentase
12016 1.501.310.840 14,8
22017 1.473.560.840 14,6
32018 1.935.116.000 19,1
42019 2.485.597.000 24,5
52020 2.729.741.699 27,0

Pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat, terbukti dari tahun 2016 yang hanya Rp. 1.501.310.840 empat tahun selang menjadi Rp. 2.729.741.699 membuktikan bahwa pembangunan atau penerapan dana yang di gelontorkan digunakan dengan sesuai plot dan prioritasnya.

Pendapatan Tahun 2020

NoKode RekeningUraianAnggaranProsentase
14.2TRANSFER2.375.176.254
24.2.01Dana Desa1.510.211.000 61,8
34.2.02Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 36.007.254 1,4
44.2.03Alokasi Dana Desa523.958.00020,4
54.2.04Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 55.000.0002,0
64.2.05Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 250.000.000 14,4

Belanja Desa 2020

NoKode RekeningUraianAnggaranProsentase
11BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA 566.315.254 23,84%
22BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.279.417.800 53,87%
33BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 20.000.0000,84%
44BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 57.717.000 2,43%
55BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 231.226.2009,74%
66PEMBIAYAAN220.500.0009,28%
JUMLAH2.375.176.254

Rincian Belanja Desa 2020

NoKode RekeningUraianAnggaranSumber Dana
11BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA 566.418.840
21.1Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 532.733.840 ADD
31.3Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 18.855.000 DDS
41.4Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 2.230.000 ADD
51.5Sub Bidang Pertanahan 12.600.000 PBH
62BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.964.122.859
72.1Sub Bidang Pendidikan 284.745.000 DDS
82.2Sub Bidang Kesehatan 65.495.000 DDS
92.3Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.468.434.600 DDS
102.4Sub Bidang Kawasan Pemukiman 80.448.259 DDS
112.5Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 15.000.000 DDS
122.6Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 50.000.000 DDS
133BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 41.200.000
143.1Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 7.200.000 ADD
153.4Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 34.000.000 ADD
164BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 54.000.000
174.2Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 20.000.000 DDS
184.3Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.000.000 DDS
194.4Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 20.000.000 DDS
204.5Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 5.000.000 DDS
215BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 4.000.000
225.1Sub Bidang Penanggulangan Bencana 4.000.000 DDS
236PEMBIAYAAN 100.000.000
246.2Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000 DDS
JUMLAH 2.729.741.699

Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa terhadap masyarakat dengan wujud informasi Anggaran Pendapatan Belanja, agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pembangunan di desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *